Rencana Aksi

1. Persiapan (Bulan 1-3)

• Regulasi PUG: Susun pedoman PUG berbasis Inpres No. 9/2000 untuk layanan sipil. Ajukan ke Bupati/Sekda.
  Aksi: Drafting dengan Bagian Hukum.
  Bukti: Juknis/Keputusan Sekda.

• Kapasitas SDM: Latih 80% staf PUG dan PPRG, tunjuk focal point dan champions.
  Aksi: Sosialisasi, pelatihan Kemen PPPA.
  Bukti: Sertifikat, SK.

• Data Terpilah: Kumpul data gender (akta kelahiran/pernikahan). Bangun database digital.
  Aksi: Validasi data, kolaborasi Dinas Kominfo.
  Bukti: Database, laporan.

2. Implementasi (Bulan 4-9)

• Perencanaan Responsif: Analisis GAP untuk isu (akses perempuan, pernikahan anak). Integrasikan ke Renja.
  Aksi: Workshop masyarakat.
  Bukti: Dokumen Renja.

• Anggaran Responsif: Alokasikan >5% anggaran untuk program gender (layanan mobile, kampanye).
  Aksi: Susun GBS, review RKA.
  Bukti: TOR, daftar anggaran.

• Program Inklusif: Jalankan layanan mobile, kampanye anti-pernikahan anak, LPLPP.
  Aksi: Kerja sama NGO.
  Bukti: Laporan, dokumentasi.

3. Monitoring & Evaluasi (Bulan 10-12)

• Pemantauan: Pantau indikator gender (penurunan pernikahan anak, akses akta).
  Aksi: Rapat bulanan.
  Bukti: Laporan evaluasi.

• Pelaporan: Laporkan ke Pokja PUG, Kemen PPPA.
  Aksi: Susun laporan tahunan.
  Bukti: Laporan PUG.

• Evaluasi: Review gap, sesuaikan rencana.
  Aksi: Workshop tahunan.

Rekomendasi

• Kolaborasi dengan Kemen PPPA, BPS, NGO.

• Alokasikan 10% anggaran untuk PUG.