Bidang Perlindungan,Jaminan dan Rehabilitasi sosial (PJRS)

Perlindungan Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPPPA) Kabupaten Bengkayang melaksanakan Program Perlindungan Sosial sebagai upaya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar kelompok rentan, termasuk fakir miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Program ini mencakup kegiatan pengelolaan data fakir miskin di tingkat kabupaten/kota, serta perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial. Melalui pendekatan yang terintegrasi, DINSOSPPPA berkomitmen untuk memberikan layanan yang responsif dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jaminan Sosial

Program Jaminan Sosial DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang merupakan upaya perlindungan bagi warga yang rentan secara ekonomi dan sosial, agar tetap dapat hidup layak. Program ini mencakup pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan, santunan kematian, bantuan bagi lanjut usia, serta dukungan bagi kelompok miskin dan rentan lainnya. Melalui program ini, pemerintah daerah berkomitmen mengurangi beban masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial DINSOSPPPA Kabupaten Bengkayang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan individu, keluarga, dan kelompok rentan agar dapat berfungsi sosial secara wajar. Sasaran program ini meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, korban kekerasan, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan pemulihan psikososial, bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan berbasis keluarga dan komunitas.

Sekolah Rakyat ,

Program Unggulan Bidang PJRS

Definisi Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia. Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, meningkatkan literasi, dan mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat beroperasi sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama, ruang kelas modern, tempat ibadah, kantin, fasilitas olahraga, dan layanan kesehatan. Kurikulumnya mengacu pada standar pendidikan nasional, dengan tambahan fokus pada pendidikan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, keterampilan vokasi, dan kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Sejarah Sekolah Rakyat

• Masa Kolonial Belanda: Sekolah Rakyat, awalnya dikenal sebagai Volkschool, didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1907 untuk memberikan pendidikan dasar bagi pribumi, terutama untuk mengurangi buta huruf dan mengajarkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan ini awalnya berdurasi tiga tahun dan dibiayai melalui swadaya masyarakat. Volkschool bertujuan menghasilkan tenaga kerja terampil untuk kepentingan kolonial, seperti menjadi mandor, meskipun aksesnya terbatas dan sering diskriminatif.

• Masa Penjajahan Jepang: Pada tahun 1941 hingga 13 Maret 1946, sekolah ini disebut Kokumin Gakko dan diperluas untuk meningkatkan literasi rakyat Indonesia. Durasi pendidikan diperpanjang menjadi enam tahun, dengan fokus pada pendidikan dasar dan nilai-nilai kebangsaan.

• Pasca-Kemerdekaan: Setelah Indonesia merdeka, pada 13 Maret 1946, Sekolah Rakyat resmi berganti nama menjadi Sekolah Dasar (SD). Sekolah ini menjadi pelopor pendidikan gratis yang dikelola pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua kalangan, termasuk dengan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu.

• Era Modern (2025 dan Seterusnya): Konsep Sekolah Rakyat dihidupkan kembali oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini diluncurkan pada Juli 2025 dengan target awal 53 lokasi di wilayah dengan angka kemiskinan tinggi, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua. Sekolah ini menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses seleksi siswa melibatkan verifikasi status ekonomi dan tes akademik, sementara rekrutmen guru dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan prioritas guru PNS dan PPPK yang berkualifikasi, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Fitur Utama Sekolah Rakyat Modern

• Jenjang Pendidikan: Mencakup SD, SMP, dan SMA.

• Fasilitas: Gratis 100%, termasuk seragam, makanan, asrama, dan perlengkapan sekolah.

• Kurikulum: Kombinasi pendidikan formal, pendidikan karakter, dan keterampilan vokasi. Pendidikan agama untuk pembentukan karakter disusun oleh Kementerian Agama (Kemenag).

• Tujuan: Selain akademik, program ini menekankan soft skills seperti kepemimpinan, kerja tim, dan manajemen waktu, serta mempersiapkan siswa untuk dunia kerja atau pendidikan tinggi melalui kerja sama dengan universitas dan industri.

• Anggaran: Setiap sekolah dialokasikan sekitar Rp100 miliar untuk infrastruktur dan operasional.

• Pendekatan Fleksibel: Menggunakan sistem multi-entry multi-exit, memungkinkan siswa masuk kapan saja dan mencapai target pembelajaran secara individual.

Kontroversi dan Tantangan

• Masa Kolonial: Pendidikan Volkschool sering dianggap rendah statusnya dibandingkan sekolah elit seperti HIS (Hollandsch-Inlandsche School) dan memiliki orientasi kolonial, bukan untuk memajukan rakyat pribumi secara keseluruhan.

• Era Modern: Beberapa pihak, seperti praktisi pendidikan, menyangsikan kesiapan pemerintah karena waktu persiapan yang singkat (Juknis diterbitkan Maret 2025, pelaksanaan Juli 2025) dan potensi tumpang tindih dengan program pendidikan lain. Ada juga kekhawatiran tentang kapasitas pengelolaan sekolah berasrama dan kualitas guru.

• Kasus Penggusuran: Pada Mei 2025, penggusuran SLB N Pajajaran di Bandung untuk pembangunan Sekolah Rakyat memicu kontroversi karena memindahkan siswa penyandang disabilitas ke lokasi lain.

Kontribusi dan Dampak

• Historis: Sekolah Rakyat menjadi tonggak pendidikan gratis di Indonesia, meningkatkan literasi, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat lapisan bawah. Lulusannya, seperti Soeharto dan Gatot Subroto, memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia.

• Modern: Program ini diharapkan menekan angka putus sekolah (3,67% SD dan 4,5% SMP berdasarkan data BPS 2023) dan menciptakan generasi yang mandiri serta kompetitif. Survei Litbang Kompas (2025) menunjukkan 94,4% masyarakat mendukung program ini.

Catatan Kritis
Meskipun memiliki tujuan mulia, keberhasilan Sekolah Rakyat bergantung pada implementasi yang matang, termasuk infrastruktur, kualitas guru, dan koordinasi antar-kementerian. Ada saran agar pemerintah memanfaatkan gedung sekolah yang sudah ada untuk menghemat anggaran dan mempercepat pelaksanaan. Selain itu, konsep pendidikan karakter seharusnya diterapkan di semua sekolah, bukan hanya Sekolah Rakyat, untuk memastikan pemerataan nilai-nilai nasionalisme dan kemandirian.

Kontak DINSOSPPPA Bengkayang

Hubungi kami untuk Perlindungan sosial ,Perempuan dan anak di Kabupaten Bengkayang

Silahkan sampaikan pesan /keluhan anda ,kami akan memberikan layanan terbaik sesuai kompetensi dan kemampuan kami.