Tata cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang PPID

1. Pengertian

Pengaduan penyalahgunaan wewenang PPID adalah laporan masyarakat terhadap tindakan PPID yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti:

• Menyalahgunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

• Tidak memberikan informasi yang seharusnya terbuka.

• Memberikan informasi yang tidak benar.

• Bertindak tidak netral atau melanggar prinsip pelayanan informasi publik.

2. Pihak yang Dapat Mengajukan Pengaduan

Pengaduan dapat dilakukan oleh:

• Pemohon informasi.

• Masyarakat umum.

• Pegawai internal instansi.

3. Cara Menyampaikan Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

• Secara tertulis: Mengisi formulir pengaduan dan menyerahkan ke meja layanan informasi.

• Surat elektronik (email): Mengirimkan pengaduan ke email resmi PPID.

• Telepon atau WhatsApp layanan PPID.

• Kotak pengaduan yang disediakan di kantor.

• Aplikasi/Sistem Pengaduan Online (jika tersedia).

4. Isi Pengaduan

Pengaduan harus memuat informasi sebagai berikut:

• Identitas pengadu (nama, alamat, kontak).

• Uraian kronologis penyalahgunaan wewenang.

• Bukti atau dokumen pendukung (jika ada).

• Harapan atau permintaan penyelesaian dari pengadu.

5. Prosedur Penanganan Pengaduan

Penerimaan: Petugas menerima dan mencatat pengaduan.

1. Verifikasi: Tim verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran laporan.

2. Penanganan: Jika terbukti, pengaduan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal sesuai Peraturan/Kode Etik PPID.

3. Tanggapan: Pengadu mendapatkan informasi tertulis tentang status dan hasil pengaduan dalam waktu maksimal 14 hari kerja.

4. Upaya Lanjutan: Jika pengadu tidak puas, dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID atau melalui Komisi Informasi.

6. Jaminan Kerahasiaan

Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya, kecuali diminta oleh penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila anda ingin membuat pengaduan penyalahgunaan Wewenang PPID, isi formulir Pengaduan berikut